Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk rumah sakit untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Dalam UU Nomor 25 TH 2009 dan PP No. 96 TH 2012 menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, BRSU Tabanan menjalankan perannya sebagai Rumah Sakit Type B Pendidikan sangat menjaga kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya  untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang di berikan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 19 telah mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing. Undang-undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. BRSUD Kabupaten Tabanan sebagai salah satu penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat berupaya memberikan pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diukur melalui penyebaran kuesioner kepada pasien di setiap unit pelayanan baik pelayanan IRD, Rawat Jalan dan Rawat Inap setiap bulannya. Tujuan melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala dan sebagai bahan menetapkan Kebijakan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas mutu pelayanan selanjutnya. Berikut adalah gambaran Pelayanan Publik yang telah dilakukan di BRSUD Kabupaten Tabanan :

1. Surat Keputusan Direktur

SK STANDAR PELAYANAN RS

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Laporan survey Indeks Kepuasan Pelanggan Th 2017

Laporan Survey Indeks Kepuasan Pelanggan TH 2018

3. Pengaduan Pelanggan

Laporan Pengaduan TH 2016

Laporan Pengaduan TH 2017.

Laporan Pengaduan TH 2018.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sumber

4. Alur Keluhan Pelanggan

Alur Keluhan langsung

Alur Keluhan Tidak Langsung